PERTANGGUNGJAWABAN MORAL & MASALAH PENGAWASAN MORAL

A. Pendahuluan
Sebuah perusahaan besar bertanggungjawab atas  segala tindakannya, pertanggungjawaban moral perusahaan itu dapat bertahan, baik secara kolektif atau perorangan dengan cara yang berbeda-beda. Namun, perusahaan mana yang benar-benar bertanggungjawab secara moral itu belum terlihat dengan jelas.

Di negara-negara  Barat, pemahasan moral dan kritik sosial ditujukan kepada perusahaan besar yang cenderung bertindak monopolistik.

Perusahaan yang realtif lebih kecil, sebagian tergantung pada perusahaan yang besar dan sering berurusan langsung dengan  para konsumen dengan mempergarakan masalah moral yang berlainan dari perusahaan besar. Perusahaan kecil langsung mendapat dampratan dari konsumen apabila membuat kesalahan.

Ada 3 masalah pokok yang menjadi perhatian dari perusahaan besar yang menjadi sasaran kritik moral:
1. status  moral perusahaan
2. pertanggungjawaban moral yang tepat untuk setiap kelompok perusahaan   besar
3. struktur perusahaan ditinjau dari segi moral

a.    Status Moral Perusahaan

Para pendukung yang mempertahankan sistem kapitalisme menitik beratkan kebebasan dan pilihan pribadi. Setiap orang bebas menggunakan uangnya menurut kehendak dan keinginannnya.
  
    Ada dua pandangan mengenai perusahaan :
pertama;  pandangan pihak pencipta hukum yang sah yang melihat perusahaan besar sebagai badan hukum yang hubungannya ditinjau dari hanya segi hukum saja. Menurut pandangan ini, perusahaan adalah diciptakan oleh negara dan tidak berdiri tanpa negara. Negara dan hukum adalah ciptaan masyarakat.
Kedua, pandangan mengenai perusahaan ditinjau dari segi status legal namun sebagai badan yang bebas dan produktif. Menurut pandangan ini suatu perusahaan dibentuk oleh para anggotanya dan diorganisir sendiri dengan cara tertentu. Negara tidak menciptakan perusahaan. Negara hanya mendaftar dan mengakui adanya perusahaan. Sama halnya dengan mendaftar suatu perkawinan atau kelahiran anak untuk maksud –maksud yang sah.

Dua pandangan mengenai perusahaan mengarah pada pendekatan yang berbeda yaitu: kewajiban moral dan sosial.

b.    Pertanggungjawaban Moral Di Dalam Perusahaan Besar

Perusahaan sebagai suatu kebulatan bertanggungjawab pada perusahaan-perusahaan mitra (patner) dengan mengadakan kontrak-kontrak untuk meujudkan apa yang telah dijanjikan dan sebagai perusahaan besar wajib membayar utang-utang yang timbul pada pengelolaanya.


Kewajiban moral suatu perusahaan dibagi tiga kelompok yakni :

• Pertanggungjawaban untuk tidak merusak lingkungan di sekitarnya sehingga tidak mengotori udara dan air.

• Kewajiban moral ikut menjaga keamanan dan keselamatan demi kepentingan umum di sekeliling daerah pabrik.

• Pertangggungjawaban secara umum mengenai lokasi pembukaan dan penutupan pabrik.

c.    Struktur Perusahaan Ditinjau Dari Segi Moral

Perusahaan harus bermoral. Namun untuk mengetahui apa yang dipersyaratkan moral dari mereka, tiada batasnya. Yang sama pentingnya adalah susunan struktur organisasi perusahaan agar mereka dan karyawan di dorong untuk bertindak secara moral.

Beberapa struktur organisasi perusahaan cenderung menunjukkan pembawaan yang tidak bermoral, yang lainnya cenderung menghalangi.

Pertanggungajwaban moral tidak mungkin diabaikan di perusahaan. Mereka yang ada pada puncak pemimpin memberi petunjuk namun tak pernah melihat hasil-hasil implementasi yang terperinci dari petunjuk tersebut oleh karyawan yang berada jauh di bawah. Para pemimpin cenderung menyangkal pertanggungjawaban hasil-hasil kerja yang mereka lakukan.

Beberapa saran terperinci untuk mengimplementasikan moral di suatu perusahaan dicatat sebagai berikut :

1. Apabila direksi perusahaan harus bertanggung jawab secara moral ia tidak dapat hanya merupakan pemimpin stempel atau tukang tanda tangan.
2.  Pertanggungjawaban pada tingkat bawah harus ditentukan, tidak hanya dibutuhkan, namun dijelaskan dengan memberikan beberapa contoh.
3.  Setiap ketentuan harus dijelaskan. Setiap pedoman atau peraturan ditetapkan  melalui musyawarah atau mufakat.
4. Harus ada saluran dan prosedur unutk untuk pertanggungjawaban pemimpin puncak, menengah, dan bawahan.
5.  Perusahaan mengembangkan pedoman untuk para karyawan dan konsumen, sementara para pemegang saham seharusnya mengetahui  dan persepsi dari pertanggungjawaban perusahaan yang sah.
6. Mekanismen dikembangkan untuk dipertimbangkan secara serius di dalam tindakan dan saran-saran yang tepat.
7. Pertanggungjawaban harus sanksinya. Eksekutif yang tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuatu yang tak bermoral harus tegas dihukum sehingga sanksi tidak membedakan tingkatan jabatan.
8.  Suatu perusahaan yang ingin membatasi produksinya harus mengikuti prosedur organisasi yang memberi penjelasan hubungannya dengan moral.
9.  Perusahaan harus menentukan beberapa eksekutif pada perusahaan, sehingga perhatian akan pertanggungjawaban menjadi cukup.